Anton Sihombing: Perubahan Anggaran Untuk Kesejahteraan Anggota Dewan

Andi Suyatno

dpr ri

Sumaterazine – Di Indonesia pengamat mencurigai kepentingan politis dibalik lonjakan fantastis kenaikan anggaran yang diajukan DPR sebesar Rp 7,7 triliun menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun depan.

Tambahan 15 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode mendatang dan rencana penataan komplek DPR termasuk pembangunan Gedung DPR tahap kedua menjadi alasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengajukan rencana kerja anggaran DPR sebesar Rp7,7 triliun pada tahun 2019 mendatang kepada pemerintah.

Jumlah ini melonjak Rp2 triliun dibandingkan anggaran tahun 2018 lalu.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR – satuan kerja DPR yang menyusun anggaran operasional DPR – Anton Sihombing kepada media di Jakarta beberapa waktu lalu mengakui kenaikan anggaran ini juga dimaksudkan untuk mengakomodir rencana kenaikan gaji anggota dewan.

“Kenaikan Rp2 triliun itu keterlaluan dan tidak rasional. Apalagi kalau sampai mereka naik gaji atau mengakali dengan mengadakan kenaikan tunjangan.”

Uchok juga mempersoalkan anggaran pembangunan Gedung DPR tahap II yang belum pun dimulai pembangunannya.

Kritik ini memang tampak tidak berlebihan, pasalnya kenaikan anggaran yang diajukan DPR ini setara dengan dana yang dialokasikan pemerintah untuk merehabilitasi ratusan ribu gedung sekolah yang rusak di berbagai daerah.

Bahkan anggaran ini hampir 40 kali lipat lebih besar dari anggaran untuk mengatasi gizi buruk anak balita di berbagai pelosok yang jumlahnya ditaksir hampir 1 juta anak.

Hanya selesaikan 10 UU selama tahun 2017

Sementara dalam hal kinerja, para wakil rakyat ini juga dianggap masih sangat kurang.

Terkait kinerja legislasi misalnya, sepanjang tahun 2017 lalu DPR hanya mengesahkan 10 RUU dari 50 RUU prioritas.

Bahkan pada tahun sebelumnya, DPR hanya mampu mengesahkan 3 dari 37 RUU prioritas.

Selain itu, catatan dari laman WikiDPR menyebutkan dari 9 rapat paripuna, rata-rata kehadiran angora DPR seluruhnya hanyalan 227 dari 560 anggota atau kurang dari 50% anggota yang hadir dalam rapat-rapat yang diselenggarakan DPR.

Peneliti dari Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam menyoroti kinerja pengawasan DPR yang selama ini tidak mencerminkan kepentingan rakyat dan bahkan beberapa kali justru malah bertentangan dengan keinginan rakyat.