Firmandez Nilai Penyelesaian Sengketa Usaha Yang Efektif Bisa Menenangkan Investor

Andi Suyatno

Lahan Pabrik Semen Laweung

Berita TokohFirmandez selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh, meminta pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran pada masalah pembagunan pabrik Semen di Laweueng. Proyek dengan nilai investasi Rp 5,8 Triliun itu sudah terhenti sejak Oktober 2017 karena konflik lahan.
”Sejak pertengahan Oktober 2017 lalu pembangunan pabrik semen Laweung distop karena konflik lahan. Padahal investasi ke sana sudah Rp 300 Miliar lebih dari total Rp 5,8 Triliun yang direncanakan. Jadi, harus diselesaikan itu, jangan berlarut-larut. Investasi yang sudah di depan mata jangan sampai hilang,” cetus Politisi Golkar ini kepada Kabar3.com melalui pesan singkatnya, Rabu (7/2/2018).
Ia menilai selama ini penangan konflik usaha di Aceh, khususnya usaha berbasis lahan masih belum maksimal. Akibatnya, investasi ke Aceh terhambat. Untuk itu, Pemerintah dan dunia usaha harus melakukan langkah-langkah strategis dalam mencegah dan menangani konflik, sehingga terhindar dari berbagai resiko yang tidak diinginkan.
“Inikan soal terus, kalau Pemerintah tidak mampu menyelesaikan konflik usaha, maka investor akan berpikir dua kali untuk menginvestasikan dananya di Aceh. Sebaliknya, bagi perusahaan yang mengalami konflik usaha, tentu akan berpengaruh pada reputasinya, nilai sahamnya bisa anjlok. Jadi, harus ada penyelesaian secara efektif agar dunia usaha berkembang, investasi ke daerah pun masuk,” tambahnya.
Sebelumnya, Pabrik Semen Laweung dibangun oleh PT Semen Indonesia Aceh (PT SIA) yang merupakan perusahaan patungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan perusahaan lokal PT Samana Citra Agung untuk menggarap proyek pabrik semen di Laweung. PT Samana Citra selaku pihak pemilik lahan 1.550 hektar dengan porsi saham 12 persen.
Namun, di tengah jalan PT SIA menghentikan pembangunan pabrik di Laweung karena persoalan lahan dengan masyarakat. Konflik berbasis lahan di Aceh juga terjadi di perkebunan sawit di Aceh Tamiang, Langsa, Nagan Raya dan Aceh Singkil, serta konflik antara perusahaan tambang Batubara dengan masyarakat di Aceh Barat. Maka, butuh keseriusan dari Pemerintah untuk menyelesaikannya.
“Kalau ini dibiarkan berlarut-larut akan menjadi bumerang bagi Pemerintah Daerah dan iklim investasi di Aceh,” tandasnya.