Peta Kekuatan Politik Pilkada Riau 2018

Andi Suyatno

Peta Kekuatan Politik Pilkada Riau 2018 Artikel Opini – Pekanbaru, (Tagar 15/1/2018) – Titik berangkat para tokoh di Riau untuk menjadi kepala daerah tidak didorong oleh persaingan kelompok, tetapi lebih pada hasrat individu yang kemudian mendapatkan dukungan dari kelompok.

Suksesi mencari pemimpin yang ideal di Riau terus dibesar-besarkan di daerah berpenduduk 5.958.558 jiwa ini, agar semua warga melek untuk bisa memilih pemimpinnya dengan baik. Konsekuensinya memang dituntut mereka bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik.

Menurut pakar politik Universitas Riau, Dr Hasanuddin, pendaftaran kepala daerah (gubernur Riau-wakil gubernur) diwarnai beberapa hal menarik.

Pertama, tingkat ketidakpastian yang tinggi yang dihadapi para bakal calon kepala daerah Riau untuk mendapatkan dukungan partai politik.
“Ada yang sudah mendapatkan rekomendasi partai dan surat rekomendasi itu sudah beredar luas di area publik tetapi kemudian tidak berlanjut,” kata Hasanuddin. Bahkan, ada yang tidak berani mendeklarasikan akan maju berkontestasi karena ragu terhadap kepastian dukungan pertainya.

Kedua, kata dia, ketidakhadiran beberapa nama yang selama hampir satu tahun terakhir ini menguat sebagai bakal calon gubernur Riau. Sebut saja nama Muhammad Harris (Bupati Pelalawan) dan Achmad (mantan bupati Rokan Hulu). Mereka ragu karena, tidak mendapatkan dukungan partai yang memadai.

Pertanyaan yang perlu didalami, mengapa tokoh populer seperti dua nama tersebut pada akhirnya tidak mendapatkan kecukupan dukungan partai politik?

Ketiga, wakil dari pasangan calon Lukman Edy dan Hardianto yang diusung PKB dan Gerindra yang belum banyak dikenal. Lukman Edy, jelas sudah punya nama besar.

Dalam beberapa survei yang bersangkutan masuk dalam deretan bakal calon terpopuler dan memiliki elektabilitas tinggi.

Mungkin karena modal nama besar itu sehingga memilih wakil yang belum banyak dikenal, dipandang tidak menjadi masalah. Mengapa bukan Edy Tanjung?

Keempat, dari delapan orang calon yang mendaftar, empat orang di antaranya kepala daerah, satu gubernur, dua bupati, dan satu wali kota yang tentu saja sudah menanamkan pengaruh pada daerah kekuasaan masing-masing.

“Seberapa besar pengaruhnya ke depan, masih harus dicermati,” kata Hasanuddin.
Kelima, munculnya pasangan calon kelima yaitu Syamsurizal dan Zaini Ismail, mantan sekretaris daerah Riau, yang mengklaim mendapat SK dukungan dari PKB dan Gerindra.

“Tentu saja klaim tersebut berbenturan dengan keabsahan pasangan yang sudah terlebih dahulu mendaftar atas dukungan PKB dan Gerindra. Bagaimana kelanjutannya ?” ujarnya. Apakah cukup dicoret saja oleh KPU atau berlanjut ke proses hukum?

Dinamika Pendaftaran

Sementara itu, dinamika pendaftaran calon Pilkada Riau menunjukkan gejala kerumitan yang dihadapi tokoh yang berminat berkontestasi dalam Pilkada Riau untuk mendapatkan dukungan partai politik.

Hasanuddin memandang, upaya tokoh politik terlihat lebih keras menyorongkan diri sebagai tokoh ideal yang mestinya diusung partai politik, dibandingkan upaya partai politik menyeleksi para tokoh, siapa di antaranya yang paling layak untuk memimpin Riau lima tahun ke depan.

Tampaknya masing-masing pasangan calon kepala daerah di Riau memiliki basis tradisional tersendiri.

Arsyadjuliandi Rahman sebagai incumben memiliki wilayah basis yang menyebar di daerah-daerah perkotaan di Riau tempat orang-orang Minang Riau bermukim.

Basis incumben kemudian diperkuat oleh pasangan wakilnya Suyatno yang masih menjabat sebagai Bupati Rokan Hilir dan dipandang sebagai representasi pemilih Jawa Riau.

“Masyarakat Daerah Rokan Hilir selama ini dikenal memiliki pemilih fanatik dan jumlah pemilihnya cukup besar. Pasangan calon Syamsuar dan Edy Natar Nasution dipandang sebagai pesaing kuat incumbent,” paparnya.

Menurut dia, Syamsuar memiliki basis tradisional di Kabupaten Siak sebagai tempatnya menjadi bupati selama dua periode terakhir dan Edy Natar Nasution memiliki basis tradisional di Kabupaten Rokan Hulu tempat berkonsentrasinya masyarakat Riau keturunan Tapanuli Selatan (Batak Muslim).

Berikutnya pasangan calon Firdaus (Wali Kota Pekanbaru, red) dan Rusli Effendi memiliki basis tradisional di Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, dan Rokan Hilir.

Firdaus memiliki basis tradisional di Kabupaten Kampar sebagai kampung asalnya yang dikenal masyarakat pemilihnya sangat fanatik dan militan, di samping masyarakat Kota Pekanbaru tempat Firdaus menjadi Wali kota dua periode terakhir ini.

Rusli Effendi memiliki basis tradisional di Kabupaten Rohil sebagai kampung asalnya dan merupakan representasi Melayu Rohil (pesisir).

Terakhir pasangan calon Lukman Edy dan Hardianto. Lukman Edi memiliki basis tradisional di Kabupaten Inderagiri Hilir sebagai daerah asalnya dan Hardianto memiliki basis tradisional di Kabupaten Bengkalis khususnya di Pulau Rupat sebagai daerah asalnya.

“Jadi persaingan politik antara pasangan calon kepala daerah di Riau akan terfokus pada upaya mengokohkan pengaruh pada basis tradisional yang sebenarnya juga berarsiran di antara pasangan calon dan meluaskan wilayah pengaruh melintas wilayah tradisionalnya masing-masing dengan mengemukakan berbagai keunggulan masing-masing, baik rekam jejaknya maupun programnya,” jelasnya.

Peta Kekuatan Parpol
Peta kekuatan parpol pengusung calon kepala daerah jika dilihat dari partai pendukung masing-masing pasangan calon, dapat dipetakan sebagai berikut, Arsyadjuliandi Rahman dan Suyatno didukung Partai Golkar (14 kursi DPRD Riau), PDIP (sembilan kursi DPRD Riau) dan Hanura (dua kursi DPRD Riau).

Bagi Syamsuar dan Edy Natar Nasution didukung PAN (tujuh kursi DPRD Riau), Nasdem (tiga kursi DPRD Riau), PKS (tiga kursi DPRD Riau).

Untuk Firdaus dan Rusli Efendi didukung Partai Demokrat (tujuh kursi DPRD Riau) dan PPP (lima kursi DPRD Riau).

Sedangkan Lukman Edy dan Hardianto didukung PKB (enam kursi DPRD Riau) dan Partai Gerindra (tujuh kursi DPRD Riau).
“Dari beberapa catatan mengenai peta kekuatan parpol pengusung masing-masing pasangan calon, yakni pertama, jumlah kursi yang diperoleh parpol di DPRD tidak presisi dengan dukungan pemilih terhadap pasangan calon. Bahkan banyak studi mengenai Pilkada di Riau merujuk pernyataan itu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pasangan calon yang didukung partai dengan jumlah kursi lebih kecil di DPRD ada yang dapat memenangkan pemilihan (Kabupaten Kuantan Sengingi contohnya).

Kedua, Partai Golkar yang secara tradisional selalu menjadi partai terbesar di Riau sehingga Gubernur Riau hasil Pilkada selalu dari Golkar, menghadapi persoalan loyalitas para pemilihnya.

Tokoh Golkar Muhammad Harris dan Yopi Ariato (masing-masing Ketua Golkar Pelalawan dan Ketua Golkar Inderagiri Hulu) yang tidak mendapat dukungan partai politik untuk maju dalam kontestasi Pilkada Riau 2018 ini, ataupun majunya Syamsuar juga sebagai tokoh senior Golkar yang didukung partai lain sedikit banyak akan berdampak memecah suara Partai Golkar.
Ketiga, peta kekuatan partai politik akan sangat terganggu dengan hadirnya isu kedaerahan dan isu kesukuan. Loyalitas kedaerahan dan atau kesukuan bisa jadi akan mengalahkan loyalitas kepada partai politik.

Akan tetapi, ironisnya, di Riau untuk Pilkada 2018 ini, titik berangkat para tokoh untuk menjadi kepala daerah tidak didorong oleh persaingan kelompok, tetapi lebih pada hasrat individu yang kemudian mendapatkan dukungan dari kelompok.

“Dalam konteks ini pada dasarnya tidak terbentuk persaingan kalangan pengusaha, politisi, birokrat, dan unsur TNI-Polri,” terangnya. (tagar dot id)